Konflik Arab Saudi - Iran semakin memanas, pasca dihukum matinya ulama Iran Nimr al-Nimr oleh pemerintah Arab Saudi. Dunia pun mulai terpengaruh, khususnya di daerah timur tengah. Beberapa negara Teluk mulai menunjukkan polarisasinya.
Pemerintah Indonesia akhirnya memutuskan untuk memainkan peran sebagai juru damai di antara kedua negara yang berseteru tersebut. Dalam kaitan tersebut, Presiden Joko Widodo telah menugaskan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, beberapa waktu yang lalu untuk menyampaikan surat khusus kepada Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud dan Presiden Iran Hassan Rouhani.
Namun, tidak semua menyambut positif. Karena bagaimana pun, pemulihan hubungan kedua negara tidak akan mudah. Banyak faktor yang akan mempengaruhinya.
Termasuklah Derek Manangka seorang penulis senior, membuat semacam Surat Terbuka kepada Menteri Retno - semacam surat curhat, mengingatkan tentang masih adanya persoalan serius dan lebih prioritas di dalam negeri ketimbang urusan Arab Saudi - Israel.
Berikut Surat Curhat untuk Mbak Retno dari Derek Manangka :
Papua Prioritas, Bukan Konflik Arab-Iran!
Mbak Retno yang baik di Pejambon, Jakarta Pusat. Sebelumnya saya mohon maaf karena tanpa memperkenalkan diri, sudah langsung menyampaikan surat berisi curhatan perasaan.
Minggu lalu saya membaca running text di sebuah stasiun televisi bahwa Indonesia ditawari untuk menjadi juru damai atas konflik Arab Saudi dan Iran. Saya belum dengar lagi kabar kelanjutannya. Tapi kalau memang belum dilakukan, saya sarankan agar sebaiknya tawaran itu tidak usah ditanggapi.
Walaupun tawaran itu kelihatan bergengsi dan sebuah "gesture" yang baik dari negara sahabat, tapi pekerjaan juru damai Arab Saudi - Iran untuk saat ini tidak penting diprioritaskan. Lebih baik kita ciptakan suasana damai di Papua, di negeri kita sendiri.
Coba pertimbangkan. Apa mungkin kerajaan Arab Saudi mau mendengar saran, nasehat, pemikiran ataupun menghargai Indonesia? Sudah cukup banyak Tenaga Kerja Wanita kita di sana yang dihukum mati. Hal mana setidaknya menunjukan negara itu tidak punya respektasi kepada kita.
Lagi pula konflik Arab Saudi - Iran, bisa berujung pada konflik Islam Sunni dan Islam Syiah. Sebaiknya konflik dua negara itu ditangani saja oleh Organisasi Kon
perensi Islam - OKI.
Mbak Ret, menurut saya yang perlu diproritaskan sekarang, penggalangan dukungan internasional agar Papua tetap menjadi bagian dari NKRI. Sehingga kita perlu melakukan langkah diplomasi agresif dan menyeluruh.
Saya sadar, pekerjaan tersebut berat dan akan memerlukan biaya operasi yang besar. Juga kalau hanya Mbak sebagai Menteri Luar Negeri sendiri yang mengerjakan tugas ini, bakal kerepotan. Oleh sebab itu saya sarankan beberapa hal :
Pertama, minta bapak Presiden Joko Widodo menetapkan Pak Hasan Wirajuda dan Pak Marti Natalegawa, agar kedua bekas Menteri Luar Negeri tersebut melakukan lobi kepada sejumlah negara. Terutama mereka yang dianggap berpotensi pendukung Papua menjadi negara merdeka.
Biarpun Pak Hasan dan Pak Marti mungkin sudah pensiun, tapi tenaga, pikiran dan jaringan mereka masih sangat berguna bagi bangsa. Pekerjaan diplomat khan mungkin sama dengan wartawan. Tidak ada istilah pensiun. Makin tua, makin piawai.
Bersamaan dengan itu, minta pula Pak Dino Patti Djalal. Sebagai mantan Wakil Menlu dan Dubes RI untuk Amerika Serikat, dia mestinya bisa melobi Washington agar Gedung Putih menghentikan agresifitasnya di Papua. Mintalah kepada Pak Dino agar yakinkan Amerika Serikat supaya negara ini jangan mengobok-obok Indonesia.
Mintalah Washington agar konsisten atas dukungannya bahwa Papua merupakan bagian dari wilayah Indonesia. Jangan berstandar ganda.
Saya percaya jiwa nasionalis Dino Patti Djalal akan terketuk dan tersentuh. Sebab ayahnya Hasyim Djalal, seorang diplomat senior, merupakan salah satu putera terbaik Indonesia yang berjasa bagi bangsa Indonesia. Pak Hasyim dikenal pelobi yang berhasil menggoalkan batas wilayah pantai Indonesia ke posisi yang lebih luas.
Berkat ayahnya Pak Dino, luas wilayah Indonesia bertambah luas. Nah tolong bilang sama Pak Dino, jangan sampai kalah dengan ayahnya. Kalau ayahnya berjasa memperbesar wilayah Nusantara, dia sendiri harus mampu mencegah terjadinya pengurangan wilayah. Dan pengurangan wilayah itu bisa terjadi apabila bila Papua keluar dari NKRI.
Kedua, panggil kembali para mantan Duta Besar RI untuk menjadi semacam "relawan". Yah jangan juga relawan murni. Kasihlah mereka honor supaya ketika melakukan lobi, mereka masih bisa minum anggur, mengisap cerutu etc.
Saya yakin para mantan Dubes, apalagi mereka yang pernah berkarir di Pejambon selama masa-masa produktif, pasti senang bila diberi tugas negara.
Pokoknya mbak Retno harus kerahkan semua potensi dan kekuatan. Tunjukan kepada bangsa ini bahwa negara ini tidak salah memilih mbak sebagai wanita pertama yang menduduki posisi Menteri Luar Negeri. Ayo mbak jangan kalah dengan Hillary Clinton dari Amerika Serikat yang pernah jadi Menlu-nya Obama di periode pertama.
Kalau sudah berbuat maksimal dan tidak berhasil, itu tidak apa-apa. Tapi jangan dong kita hanya menunggu nasib saja. Jangan lupa perjuangan untuk mendapatkan Papua, telah menelan banyak korban.
Ada Laksamana Jos Soedarso yang hilang di Laut Arafuru, setelah kapalnya ditorpedo oleh armada Belanda.
Ada almarhum Pak Benny Moerdani yang berjibaku, terjun ke hutan balantara Papua untuk bergerilya.
Ada juga Herlina, Srikandi Wanita yang tidak mau kalah dengan Pak Benny Moerdani yang anggota pasukan khusus - RPKAD.
Mereka itu menurut catatan sejarah melakukan pendaratan lewat terjun payung hanya bermodalkan keberanian, patriotisme dan nasionalisme. Semua itu menunjukan semangat patriotisme generasi terdahulu, sangat tinggi. Semuanya menunjukan adanya keberanian putera-puteri bangsa mengorbankan segala-galanya untuk merah-putih.
Mbak Retno, tolong dong agar para eks Dubes yang berasal dari Papua, seperti Fred Numberi (Itali), Bas Suebu (Meksiko), Theo Waemuri (Namibia) dan satu lagi yang terakhir dan pernah bertugas di Kolombia, dihubungi. Agar mereka berkontribusi, bertindak konkrit supaya Papua tanah tumpah darah mereka tidak keluar dari NKRI.
Saya yakin mereka cukup tahu apa yang harus mereka lakukan bagi negeri ini, melalui Papua.
 |
| Demo Rakyat Papua |
Siapa tahu melalui hubungan kekeluargaan tersebut jasa dan jaringan Pak Kofi Anan sebagai mantan orang nomor satu di PBB, bisa dimanfaatkan untuk kepentingan nasional kita ? Boleh khan ? Hehehehe.
Sementara itu agar para diplomat asing di Indonesia tidak melakukan kunjungan sendiri-sendiri, seperti yang dilakukan Duta Besar Amerika dan Inggeris, mengapa tidak dikoordinir dan dijadwalkan saja sebuah agenda "Ambassador Tour" ke Papua ?
Terserah mbak Ret, bagaimana formatnya. Tapi mbak Retno sebagai diplomat karir, pasti lebih tahu apa yang bisa dimanfaatkan dari kehadiran para Duta Besar negara sahabat ini. Ingat, jangan justru mereka menjadi duri di negara kita.
Gerakan membangkitan "Cinta dan Peluk Papua" juga mungkin perlu mbak koordinasikan. Misalnya ajak para anggota DPR-RI dan DPD-RI yang mewakili Papua, juga membentuk Kaukus. Tujuannya agar Papua, daerah yang mereka wakili, tetap terus menjadi bagian dari NKRI sehingga mereka tetap bisa menjadi wakil rakyat Papua lagi di Senayan.
Saran lainnya, mbak sendiri mungkin perlu melobi Menlu Rusia. Sementara Pak Presiden perlu lakukan kunjungan ke Rusia. Berbicara dari hati ke hati dengan Presiden Vladimir Putin.
Asyik lho kalau Putin, yang terkenal berani melawan beruang dan ikan paus itu, diajak melihat Papua. Tanah kaya raya dan penuh binatang buas. Mintalah Rusia meningkatkan investasi mereka di Indonesia. Percepatlah izin pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Nuklir yang tendernya sudah dimenangkan Rusia.
Dan coba minta Presiden Jokowi memproses dan menyetujui tawaran Rusia yang ingin menyewa Pulau Biak di Papua, untuk tempat peluncuran satelit. Ceritera tentang Papua akan berbeda bila Rusia bisa menjadikan Pulau Biak sebagai salah satu pusat bisnis satelitnya di dunia.
Pokoknya tolong hadirkan lebih banyak investor asing di sana. Buat investasi di Papua bukan hanya menarik bagi Amerika, Inggeris dan Tiongkok, tapi juga negeri industri seperti Rusia. Kalau terpaksa buatkan skenario dimana Rusia dan Amerika berhadap-hadapan di Papua. Gak usah malu minta tolong sama Rusia.
Masak kita tidak bisa memerankan posisi seperti Suriah di Timur Tengah. Presidennya, Baasir, sudah tak punya kemampuan survive. Tapi dengan menggunakan kartu Rusia, dia mampu menciptakan konflik di negaranya di mana Rusia dan Amerika Serikat mau tak mau bersaing.
Kembali ke soal investasi. Masuknya investor asing yang lebih banyak ke pulau itu, mungkin bisa memberi kepercayaan baru bagi penduduk lokal, bahwa Jakarta kali ini memang benar-benar mau membangun Papua.
Terakhir, minta Pak Surya Paloh agar Metro TV miliknya, menyediakan "air time" khusus setiap hari selama satu tahun penuh, dimana liputannya hanya melulu tentang Papua. Dari pada "air time" Metro TV banyak terbuang untuk mengeritik musuh-musuh politik Pak Surya Paloh, sekali-kali boleh juga untuk yang baik-baik tentang Papua.
Saya yakin, beliau tidak akan pelit membantu dari sisi media. Bahkan masih bisa minta bantuan lainnya berupa fasilitas. Dia punya dua jet pribadi. Mintalah ke dia agar satu jet pribadi, sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan membantu pemerintah Indonesia. Mungkin mengajak seluruh wartawan asing yang bertugas di Jakarta, naik jet Pak Surya untuk meliput Papua dari dekat.
Pak Surya pasti punya tanggung jawab yang lebih besar terhadap mbak. Betulkan mbak yah. Pak Surya khan yang memberikan nama mbak ke Presiden Joko Widodo agar mbak jadi Menlu ?. Hehehehe.... maaf kalau salah.
Kalau mbak ragu, saya berani mewakili ke Surya Paloh. Saya kenal baik beliau. Di tahun 1986, kami pernah mendirikan harian "Prioritas". Saya pernah bekerja di perusahaannya, di antaranya "Media Indonesia". Kalau boleh nyombong, saya termasuk yang 'berdarah-darah' membangun "Media Indonesia".
Sejatinya, sayalah mungkin wartawan pertama di Indonesia yang dibajak dengan "transfer fee" yang lumayan besar di tahun 1986. Oleh investor, dengan transfer fee itu, saya bekerja untuk atau dengan dia. Dan investor yang saya maksud adalah pak Surya Paloh. Saya ceritakan latar belakang ini, supaya mbak Retno yakin atas omongan saya.
Terakhir bukunya yang diterbitkan Gramedia Pustaka Utama, saya yang tulis. Buku itu berisi tentang peran dia sebagai pejuang demokrasi melalui kebebasan pers. Judulnya "Surya Paloh Melawan Arus, Menantang Badai". Nah dari karakternya, kalau persoalan Papua bisa disamakan dengan badai, dia senang itu. Dia senang menantang badai.
Dengan latar belakang ini, saya perkirakan Pak Surya tak akan menolak kalau saya minta bantuan dengan mengatas namakan mbak dan kepentingan nasional. Dengan alasan ini, hubungannya dengan Pak Jokowi juga mungkin kembali merapat. Pak SP dan Jokowi perlu saling merapat. Tentu saja semua kekuatan, apalagi menghadapi krisis Papua.
Sekian dulu yah mbak Retno.
Salam, Derek Manangka. Sekedar untuk pengingat, terakhir kita ketemu di rumah Ibu Megawati, Jl. Teuku Umar Jakarta. Saat haulan dua tahun meninggalnya Pak Taufiq Kiemas.
Sebelumnya kita hanya berkenalan melalui telpon. Tapi saya ikuti karir mbak. Pernah dua kali jadi Dubes khan ? Tahun 1994, waktu mbak bertugas di KBRI Canberra, Australia, mbak yang menelpon saya di Sydney. Mbak ditugaskan Pak Sabam Siagaan, Dubes kita untuk menghubungi saya.
Saya waktu itu ke Australia dalam rangka tour keliling, sebagai wartawan pemenang "Essay Competition" antar wartawan Australia - Indonesia.
Sekali lagi salam yah mbak dan semoga Papua tetap berada di NKRI. Terima kasih. [***]
Oleh : Derek Manangka
*penulis adalah jurnalis senior
Posts
